PEDOMAN SERTIFIKASI DAN PENILAIAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK


PEDOMAN

SERTIFIKASI DAN PENILAIAN

CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI

DIREKTORAT JENDERAL

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2009

 

 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Sertifikasi dan Penilaian Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik  ini telah selesai disusun.

Sesuai Tugas dan Fungsi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyusun Pedoman ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Unit usaha, Pembina Mutu (Fasilitator/Penyuluh/Pemandu Lapang), Pengawas Mutu (Auditor/Inspektur Mutu), Lembaga Sertifikasi dan atau OKKP Pusat dan Daerah untuk menerapkan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih jauh dari sempurna,  kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya dimasa mendatang. Semoga Pedoman ini bermanfaat.

 

Jakarta, 02 Desember 2009

Direktur Jenderal Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc

NIP. 19520425197803.1.001

 

 

 

 

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………….

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………..

ii

  1. Latar Belakang …..………………………………………….

1

  1. Tujuan ………………………………………………………..

3

  1. Sasaran ………………………………………………………………

3

  1. Ruang Lingkup ……………………………………………..

4

  1. Acuan   Normatif…..…………………………………………

4

  1. Istilah dan Definisi………………………………………………….

6

  1. Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik ……………………

10

LAMPIRAN 1. ……………………………………………………………..

LAMPIRAN 2. ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

PEDOMAN

SERTIFIKASI DAN PENILAIAN

CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

  1. 1.         Latar Belakang

 

Tuntutan konsumen terhadap tersedianya produk hasil pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu terus meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian untuk dikonsumsi seringkali digunakan sebagai persyaratan teknis dalam perdagangan global, sehingga bagi negara yang sudah maju akan mempersyaratkan tingkat jaminan Mutu dan Keamanan Pangan lebih ketat dibanding negara berkembang.  Dengan demikian jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk pertanian baik dipasar domestik maupun dipasar Internasional.

 

Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu serta meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun dipasar internasional, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, seluruh tanggungjawab Pembinaan dan Pengawasan yang berkaitan dengan Mutu dan Keamanan Pangan didistribusikan secara jelas antara Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Produk Pangan Olahan. Untuk Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian menjadi tanggungjawab Departemen Pertanian sedangkan untuk Produk Pangan Olahan menjadi tanggungjawab Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut Departemen Pertanian telah dilengkapi dengan kelembagaan untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan. Tugas Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan pada bidang Budidaya dilakukan oleh Lembaga Struktural yang terdiri dari Direktorat Jenderal Budidaya lingkup Pertanian yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dengan jajarannya Dinas Lingkup Pertanian Provinsi, Kabupaten dan Kota sedangkan tugas pembinaan pada tahap Pengolahan dan Pemasaran menjadi tanggungjawab Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Karantina Pertanian. Tugas Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) pada Lembaga Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian yang disebut sebagai  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah.

 

Dukungan berupa kebijakan tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan juga telah terbentuk seperti  Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian , ditindaklanjuti dengan peraturan untuk Persyaratan Dasar (Pre Requisite) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan seperti  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman  Sertifikasi  Kontrol Veteriner Unit Usaha  Pangan Asal Hewan dan Permentan No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik serta Permentan No 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik. Semua  regulasi teknis diatas merupakan Persyaratan Dasar (Pre Requisite) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan berdasarkan Sistem HACCP, yang harus diterapkan lebih dahulu secara benar dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan pedoman-pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam rangka mengimplementasikan semua regulasi yang telah ditetapkan.

 

Terkait dengan hal tersebut diatas disusunlah Pedoman Penerapan Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (GHP/GMP), Pedoman Sertifikasi dan Penilaian GHP/GMP tersebut serta Pedoman Pelabelan dan Penggunaan Tanda/Logo.

 

Bagi unit usaha skala kecil, dapat menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan ini secara bertahap yaitu dengan menerapkan persyaratan dasar (Pre Requisite) saja terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan Sistem Mutu Keamanan Pangan berdasarkan Sistem HACCP,yang akhirnya dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

 

Mengingat keberadaan pedoman tersebut sangat diperlukan, maka pada tahun anggaran 2009 ini Direktorat Mutu dan Standardisasi kiranya dapat menghasilkan ketiga pedoman tersebut.

 

  1. 2.         Tujuan   

 

Pedoman ini disusun sebagai acuan Sertifikasi dan Penilaian Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik.

 

 

  1. 3.         Sasaran

 

Pedoman Penilaian dan Sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian yang Baik diperuntukan bagi unit usaha pangan hasil pertanian, fasilitator mutu, inspektor keamanan pangan dan Lembaga Sertifikasi dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah.

 

  1. 4.         Ruang Lingkup  

Pedoman ini meliputi permohonan sertifikasi; audit kelengkapan dokumen permohonan; persiapan audit; penunjukan tim inspeksi; inspeksi lapangan; rapat komisi teknis; pemberian, penolakan, pembekuan, pencabutan dan perpanjangan sertifikat; survailen dan inspeksi tindak lanjut.

           

  1. 5.         Acuan Normatif

 

5.1.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3495);

5.2.     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang  Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3656);

5.3.     Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5.4.     Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3867);

5.5.     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5.6.     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5.7.     Peraturan Menteri Pertanian No.299/ Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permen-tan/OT.140/2/2007;

5.8.     Peraturan Menteri Pertanian No 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/2/2007;

5.9.     Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman  Sertifikasi  Kontrol Veteriner Unit Usaha  Pangan Asal Hewan;

5.10.   Peraturan Menteri Pertanian No. 48 /Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang baik;

5.11.   Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

5.12.   Peraturan Menteri Pertanian No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik;

5.13.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 /Permentan/OT.140/10/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan

5.14.   Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Paska Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik;

5.15.   Permentan No.48/Permentan/OT.160/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayuran Yang Baik;

5.16.   Permentan No. 20/Permentan/OT.140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan;

5.17.   Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

5.18.   SNI 19 – 19011 – 2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan;

5.19.   CAC/RCP1-1969-Rev 4-2003 : Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene;

 

 

  1. 6.         Istilah dan Definisi

6.1.      Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa

 

6.2.      Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/Laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, system atau personel telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan.

 

6.3.      Sertifikasi Mutu Pangan  adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat  terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

 

6.4.      Sertifikat Mutu Keamanan Pangan adalah Jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat atau Daerah yang telah diakreditasi atau diverifikasi  yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

 

6.5.      Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat(OKKP-P) adalah Institusi atau unit kerja dilingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

 

6.6.      Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja dilingkup Pemerintah Daerah  yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan system jaminan mutu pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi dari OKKP-Pusat

 

6.7.      Inspektor/Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh oleh OKKP-P untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga (OKKP-D) dalam menerapkan system jaminan mutu pangan yang ditetapkan.

 

6.8.      Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

 

6.9.      Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar criteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

 

6.10.   Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

 

6.11.   Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya untuk mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

 

6.12.   Persyaratan Keamanan Pangan adalah standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

 

6.13.   Audit adalah proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit terpenuhi.

 

6.14.   Bukti Audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.

 

6.15.   Kriteria Audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan

 

6.16.   Unit usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pangan segar asal tumbuhan.

 

6.17.   Laboratorium Penguji adalah Laboratorium yang melakukan pengujian dalam rangka sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik, baik dalam fungsi pengembangan dan penerapan desain sistem Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian Yang Baik, monitoring maupun pengujian produk akhir pangan hasil pertanian.

 

6.18.   Logo/Label setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan , dimasukan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 disebut Label.

 

6.19.   Ketidaksesuaian adalah tingkat penyimpangan unit usaha/produsen pangan terhadap seperangkat kebijakan , prosedur dan persyaratan standar/ketentuan dalam bidang keamanan pangan

 

6.20.   Ketidaksesuaian Minor adalah tingkat penyimpangan yang kurang serius dan tidak menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk

 

6.21.   Ketidaksesuaian Mayor adalah tingkat penyimpangan yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk

 

6.22.   Ketidaksesuaian Serius adalah Tingkat penyimpangan yang serius yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk dan segera ditindaklanjuti

 

6.23.   Ketidaksesuaian Kritis  adalah Tngkat penyimpangan yang sangat serius dan sangat dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan pangan produk dan harus segera ditindaklanjuti

 

 

 

 

 

 

 

  1. 7.      Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik

 

7.1  Permohonan Sertifikasi

 

Unit usaha yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi dan atau OKKP-D yang telah diverifikasi oleh OKKP-P sesuai Bagan Alir  sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus melampirkan :

  1. Formulir pendaftaran
  2. Daftar isian yang mencakup identitas unit usaha dan data umum unit usaha.
  3. Dokumen Sistem Mutu Pemohon sesuai dengan standar yang diacu.

 

 

7.2  Audit Kelengkapan Dokumen

 

Berdasarkan pengajuan sertifikasi dari pemohon,  OKKP-D dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) melakukan :

  1. Evaluasi kelengkapan dokumen permohonan untuk menjamin kecukupan persyaratan administrasi permohonan sertifikasi.
  2. Apabila persyaratan belum lengkap, maka OKKP-D dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja.

 

Pemohon yang pernah mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi lain dan ditolak sertifikasinya harus melampirkan dokumentasi tentang tindakan koreksi yang telah dilakukan.

             

 

 

7.3  Persiapan Audit

 

7.3.1.  OKKP-D dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) menetapkan program asesmen keamanan pangan yang meliputi :

 

  1. Tujuan program audit ;
  2. Cakupan program audit sesuai dengan sistem manajemen dan program jaminan mutunya;
  3. Tanggung jawab program audit;
  4. Sumber daya program audit;
  5. Prosedur program audit.

 

7.3.2.  OKKP-D dan/atau LS menerapkan program asesmen keamanan pangan yang meliputi :

 

  1. Evaluasi auditor yang akan ditugaskan;
  2. Penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah dievaluasi;
  3. Pengarahan kepada Tim auditor;
  4. Identifikasi kegiatan audit sesuai program audit;
  5. Perekaman setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program audit, dan personil audit.

 

7.3.3.  OKKP-D dan/atau LS memantau dan meninjau program asesmen keamanan pangan yang meli- puti :

 

  1. Kemampuan tim audit untuk menerapkan rencana audit;
  2. Kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal audit;
  3. Peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien audit, auditi dan auditor.

 

7.3.4.  OKKP-D dan/atau LS meningkatkan dan mengembangkan program asesmen keamanan pangan yang meliputi :

 

  1. Kaji ulang pelaksanaan asesmen;
  2. Permintaan tindakan koreksi.

 

 

7.4  Penunjukan Tim Inspeksi

 

Apabila telah memenuhi persyaratan permohonan, maka OKKP-D dan/atau LS menunjuk Tim Inspektor untuk melakukan inspeksi sesuai bidang keahliannya.

OKKP-D dan/atau LS melakukan beberapa hal sebagai berikut :

 

  1. Membuat surat penunjukkan Tim Inspektor sesuai kebutuhan;
  2. Menetapkan tujuan, lingkup dan kriteria asesmen;
  3. Menetapkan Fisibilitas asesmen;
  4. Melakukan kontak dengan unit usaha dalam rangka mengkonfirmasikan personil Tim Inspeksi dan jadwal inspeksi lapangan.

 

Unit usaha dapat mengusulkan keberatan terhadap personil Tim Inspeksi apabila ada alasan yang tepat dan OKKP-D dan/atau LS dapat menerima.

 

 

7.5  Inspeksi

 

7.5.1   Audit Kecukupan

 

Tim Inspektor melakukan audit kecukupan dokumen sistem mutu Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria audit. Bila ditemukan ketidakcukupan dokumen terhadap persyaratan yang diacu, maka hasil audit kecukupan disampaikan kepada unit usaha, untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai persyaratan.

 

 

7.5.2    Inspeksi Lapangan

 

Inspeksi Lapangan dapat dilakukan bila semua ketidakcukupan dokumen sudah diperbaiki dan Inspektor Kepala menyatakan dokumen sudah sesuai.

 

Inspeksi lapangan dilakukan sesuai jadual yang telah disepakati, dan dipastikan bahwa perwakilan manajemen dari unit usaha harus hadir pada saat inspeksi, kecuali pada inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu misalnya karena kasus tertentu.

 

  1. a.      Persiapan

 

Ketua Tim melakukan persiapan penilaian lapangan yang meliputi :

 

  • Komunikasi dengan unit usaha;
  • Rencana inspeksi;
  • Penugasan tim inspektor;
  • Dokumen kerja.

 

  1. b.      Pelaksanaan

 

Tim Inspektor melaksanakan penilaian lapangan sebagai berikut :

 

  • Rapat pembukaan

 

Pertemuan pembukaan harus dihadiri oleh Tim Inspeksi dan personal kunci unit usaha. Dalam Pertemuan Pembukaan  dilakukan  perkenalan, penyampaian maksud dan tujuan kedatangan,  klarifikasi program inspeksi, konfirmasi kesiapan pendamping serta peran dan tanggung jawabnya, proses penilaian sampai kategori ketidaksesuaian dalam penilaian.

 

 

 

  • Penilaian Lapang

 

Dilakukan dengan wawancara dan melihat langsung (observasi) kegiatan dilapangan. Tim Inspeksi dapat meminta unit usaha untuk mendemonstrasikan unjuk kerja. Tim Inspeksi melakukan komunikasi selama penilaian dilakukan.

Pengambilan contoh produk dapat dilakukan bila Inspektur Kepala menganggap perlu sebagai pembuktian berjalannya sistem mutu dan memperkuat hasil penilaian. Pengambilan contoh harus dilakukan pada saat audit berlangsung dan dilokasi yang dianggap penting oleh Ketua Tim Inspeksi yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang kompeten dan bersertifikat sebagai PPC.

 

Setelah wawancara dan observasi, dilakukan pertemuan Tim Inspektor yang dipimpin oleh Ketua Tim, untuk merumuskan temuan inspeksi yang dituangkan dalam Lembar Ketidaksesuaian (LKS). LKS disusun  berdasarkan permasalahan (problem), lokasi (location), bukti (objective evidence) dan acuan (reference).

 

  • Rapat Penutupan

 

Pertemuan penutupan harus dihadiri oleh Tim Inspeksi dan personal kunci unit usaha, dan dilakukan bila kegiatan inspeksi telah selesai dilaksanakan dan Tim inspeksi telah merumuskan laporan sementara (ringkasan LKS) hasil inspeksi untuk dilaporkan  kepada unit usaha.  Pada pertemuan penutupan seluruh temuan ketidaksesuaian disampaikan beserta bukti untuk diklarifikasi termasuk konfirmasi  tindakan perbaikan yang harus dilakukan.

 

Laporan hasil  inspeksi dan kesepakatan pelaksanaan tindakan perbaikan ditandatangani bersama antara ketua tim inspeksi dan perwakilan unit usaha.  Dokumen laporan asli diberikan kepada unit usaha, salinan pertama untuk ketua Tim Inspektor sebagai laporan kepada OKKP-D dan/atau Lembaga Sertifikasi pemberi tugas.

 

 

 

7.5.3   Inspeksi Tindak Lanjut

 

Ketua Tim Inspektor membuat laporan kepada OKKP-D dan/atau LS terhadap hasil inspeksi untuk selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon, berdasarkan laporan tindakan perbaikan yang disampaikan oleh pemohon kepada OKKPD dan/atau LS. Apabila tindakan perbaikan sudah sesuai maka Ketua Tim menyampaikan Laporan kepada OKKP-D dan/atau LS.

 

 

7.6  Rapat Komisi Teknis

 

Laporan hasil Inspeksi Lapangan dan hasil Analisa Laboratorium (bila diperlukan) dibahas dalam rapat komisi teknis  sebagai dasar rekomendasi penetapan sertifikasi. Rekomendasi Komisi Teknis disampaikan kepada Pimpinan OKKP-D dan/atau LS sebagai dasar pemberian keputusan sertifikasi kepada pemohon/unit usaha apakah sertifikasi dapat diberikan/ditetapkan, ditolak, dibekukan, dicabut atau diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

7.7  Pemberian/Penetapan, penolakan, pembekuan, pencabutan dan perpanjangan Sertifikat

7.7.1       Pemberian/Penetapan Sertifikat

Pimpinan OKKP-D dan/atau LS menerbitkan atau menolak menerbitkan sertifikat sesuai rekomendasi dari rapat Komisi Teknis.  Pada sertifikat yang diterbitkan minimal mencakup :

  • Nama dan alamat unit usaha;
  • Nomor sertifikat;
  • Tanggal dan masa berlaku sertifikat;
  • Ruang lingkup sertifikasi;
  • Nama OKKP-D dan/atau LS yang mengeluarkan;
  • Nomor verifikasi/ akreditasi /register OKKP-D dan/atau LS;
  • Cap Tanda Tangan pimpinan OKKP-D dan/atau LS.

 

Sertifikat dapat diberikan apabila Pemohon berada pada Level I, II dan III dengan masa berlaku selama 4 tahun, kecuali unit usaha sendiri yang menghentikan karena kegiatan tidak beroperasi lagi, dibekukan, dicabut  oleh OKKP-D dan/atau LS.  Survailen dilakukan minimal sekali dalam setahun sesuai jadual dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tanpa pemberitahuan.

 

Unit usaha yang telah mendapatkan sertifikat dapat memasang tanda/logo pada kemasan dan atau pada produk. Tata cara penggunaan tanda/logo mengacu kepada dokumen Pedoman Pelabelan Cara penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang baik.

 

 

7.7.2       Penolakan sertifikasi

  1. Penolakan sertifikasi dapat dilakukan oleh OKKP-D dan/atau LS apabila unit usaha tidak dapat memenuhi persyaratan. OKKP-D dan/atau LS harus memberikan informasi kepada unit usaha minimal mencakup :
  • Diskripsi setiap ketidaksesuaian;
  • Dasar-dasar penolakan penerbitan sertifikat;
  • Tanggal dimana pemohon harus menyampaikan keberatan atau melakukan tindakan koreksi ketidaksesuaian dan memasukkan kembali dokumen pendukung untuk setiap tindakan koreksi jika tindakan koreksi masih memungkinkan.

 

 

  1. Pada saat menerima pemberitahuan ketidaksesuaian, pemohon dapat :
  • Memasukkan informasi tertulis tentang keberatan/penolakan yang diterbitkan, kepada OKKP/ LS atas pemberitahuan penolakan sertifikasi;
  • Meminta mediasi untuk dapat naik banding kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P);
  • Memberkas banding atas penolakan sertifikasi dan disampaikan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat;
  • Melakukan tindakan koreksi dan menyampaikan buktinya kepada OKKP/LS sebagai dokumen pendukung;
  • Tindakan koreksi dapat dilakukan maksimum selama 30 hari kerja, apabila lebih dari 30 hari kerja maka pemohon harus melakukan permohonan sertifikasi ulang.

 

  1. Setelah menerima surat keberatan penolakan sertifikasi atau bukti tindakan koreksi dari unit usaha, OKKP-D dan/atau LS harus  mengevaluasi surat keberatan penolakan sertifikasi atau bukti tindakan koreksi dan dokumen pendukungnya dari unit usaha. OKKP-D dan/atau LS dapat melakukan inspeksi lapangan kembali jika diperlukan.

 

  1. Pemohon sertifikasi yang menerima pemberitahuan tertulis tentang ketidak sesuaian atau notifikasi tertulis penolakan sertifikasi, dapat mengajukan permohonan kembali setiap saat kepada OKKP-D dan/atau LS. Jika pemohon memasukkan permohonan baru pada OKKP-D dan/atau LS lain, maka pemohon harus memasukan dokumen permohonan, notifikasi ketidaksesuaian dari OKKP-D dan/atau LS pertama, dan diskripsi tindakan koreksi yang diambil dengan dokumen pendukung.

 

  1. OKKP-D dan/atau LS yang menerima permohonan sertifikasi ulang, harus memperlakukan sebagai pemohon baru dan mulai dengan proses sertifikasi baru.  Pemohon harus menyertakan informasi tentang penolakan sertifikasi dan alasan penolakanya.

 

  1. Jika OKKP-D dan/atau LS mempunyai alasan bahwa pemohon sertifikasi mempunyai niat membuat pernyataan yang salah atau secara sengaja menyajikan kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan persyaratan, OKKP-D dan/atau LS dapat menolak sertifikasi tanpa menerbitkan pemberitahuan ketidaksesuaian.

 

7.7.3       Pembekuan Sertifikat

Pembekuan Sertifikat dilakukan apabila penerapan penanganan dan pengolahan pangan hasil pertanian yang baik tidak berjalan dan atau ada indikasi produk yang dihasilkan tidak aman, maka sertifikat dibekukan sementara  sampai ada hasil pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap produk pangan sehingga produk dinyatakan aman.

Pembekuan sertifikat juga dapat dilakukan bila unit usaha tidak melakukan operasional minimal selama 2 (dua) bulan.

 

7.7.4       Pencabutan Sertifikat

Pencabutan Sertifikat dilakukan apabila :

  1. Pembekuan sertifikat sementara tidak ditindaklanjuti;
  2. Ada permohonan dari unit usaha yang bersangkutan;
  3. Unit usaha tidak operasional maksimal 1 (satu) tahun;
  4. Ada tindak pidana melanggar perundangan terkait dengan keamanan pangan.

Pencabutan sertifikat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

 

7.7.5       Perpanjangan Sertifikat

  1. Untuk meneruskan kesinambungan sertifikasi, unit usaha yang telah bersertifikat harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat minimal 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat  berakhir. Apabila terjadi  perubahan dalam dokumen sistem mutu maka unit usaha harus memberikan informasi dan dokumen mutakhir kepada OKKP-D dan/atau LS. Dokumen yang harus disampaikan antara lain meliputi  :
  • Dokumen sistem mutu yang terkini;
  • Perbaikan pada tindakan koreksi dan ketidaksesuaian minor sebelumnya yang diidentifikasi OKKP-D dan/atau LS.
  • Informasi lain yang dianggap perlu oleh OKKP-D dan/atau LS untuk penetapan kesesuaian dengan standar dan regulasi.
  • Apabila ada penambahan atau pengurangan ruang lingkup, perlu diinformasikan.
  1. Menindaklanjuti informasi yang telah didapat di atas, OKKP-D dan/atau LS harus segera menyusun program pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai prosedur awal, dan menerbitkan perpanjangan sertifikat berdasarkan hasil inspeksi lapangan terbaru.
  2. Jika OKKP-D dan/atau LS mempunyai alasan berdasarkan review suatu informasi tertentu, bahwa pemohon perpanjangan sertifikasi dinilai tidak mampu memenuhi persyaratan, maka OKKP-D dan/atau LS harus memberitahukan secara tertulis tentang hasil penilaian kepada pemohon.
  3. Bila ada  perubahan regulasi atau persyaratan lain terkait proses sertifikasi, maka OKKP-D dan/atau LS harus menginformasikan kepada unit usaha yang bersertifikat agar unit usaha melakukan penyesuaian.

 

 


 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gambar 1. Bagan Alir Sertifikasi Cara Penanganan dan

Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik

Keterangan :

 

  1. Unit usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS);
  2. OKKP-D dan/atau LS menunjuk tim auditor;
  3. Tim Auditor  melakukan audit kecukupan, audit lapang dan sampling kepada pemohon sertifikasi;
  4. Tim Auditor menyampaikan hasil auditnya kepada   OKKP-D dan/atau LS;
  5. OKKP-D dan/atau LS menyampaikan hasil audit kepada komisi teknis untuk dibahas dan memberikan rekomendasi;
  6. Komisi teknis menyampaikan rekomendasi kepada   OKKP-D dan/atau LS menyampaikan hasil penilaian, apakah pemohon mendapatkan sertifikasi atau tidak;
  7. Bila sertifikasi telah disetujui, OKKP-D dan/atau LS melakukan surveilen secara periodik.


LAMPIRAN 2.

CHECKLIST PENERAPAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

  1. Checklist Sarana Prasarana dan Pengelolaan Lingkungan

Nama Unit usaha Alamat :

 

Nomor Telepon :

Pemilik :

Perusahaan         Perorangan

Tanggal (tgl/bl/th)
Jenis produk akhir

 

 

 
Resiko :                 Tinggi

Rendah

Audit dalam rangka:

ð       Audit internal

ð       Gap asesmen

ð       Pra asesmen

ð       Full asesmen

ð       Survailan

Nama dan nomor inspektor

 

Nama Pendamping Inspektor

 

 

No Kriteria Sesuai Tidak Sesuai Keterangan
A Sarana dan Prasarana

 

     
1

Lokasi

     
 

§  Bebas pencemaran, tidak didekat lokasi pembuangan sampah

     


 

 

§  Pada tempat yang layak, tidak ditengah sawah,

     
 

§  Daerah bebas banjir

     
 

§  Lokasi kegiatan lain yang menyebabkan interaksi buruk

     
 

§  Tersedia sarana dan prasarana penunjang yang layak, ada akses jalan, pasar dsb

     
2.

Bangunan

     
 

§  Secara umum gedung memenuhi persyaratan teknis dan higienis

     
 

§  Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi dan bebas dari potensi kontaminan

     
 

§  Drainase dan talang lancar

     
 

§  Ada pencegahan hama dan kontaminan

     
 

§  Penanganan limbah padat dan cair yang baik dan terpisah

     
 

§  Bangunan dirawat dengan baik

     
 

a.    Tata ruang

     
 
  • Luas memadai dan sesuai dengan kapasitas dan jenis/ukuran kegiatan
     
 
  • Penataan ruang yang baik
     


 

 
  • Mampu melindungi produk yang diolah/disimpan
     
 
  • Efektif dan efisien dalam penggunaan
     
 
  • Penerangan memadai dan sehat (berpelindung)
     
 

b.    Lantai

     
 
  • Sesuai persyaratan spesifikasi kegiatan
     
 
  • Kuat dan padat, tahan terhadap bahan kimia (sesuai jenis kegiatan)
     
 
  • Permukaan rata, mudah dibersihkan, menjamin bebas dari hama, sudut dinding sesuai spesifikasi
     
 

c.    Dinding

     
 
  • Sesuai spesifikasi jenis kegiatan, mudah dibersihkan, tidak mudah terkelupas dan kuat
     
 

d.    Atap dan Langit-langit

     
 
  • Atap minimum 3 m diatas lantai, tidak mudah terkelupas sehingga mencemari, tahan lama, tidak bocor dan tahan air.
     
 
  • Langit-langit minimum 2,5 m dari lantai, tidak berlubang/retak, tahan lama dan mudah dibersihkan
     
 
  • warna terang tidak mudah terkelupas, bebas tetesan kondensat
     
 

e.    Pintu

     
 
  • Dari bahan yang keras tahan lama, rata dan mudah dibersihkan
     
 
  • membuka kearah luar
     
 

f.     Jendela

     
 
  • minimal 1m diatas lantai
     
 
  • ada pencegah debu, serangga, rata, terang dan mudah dibersihkan
     
 

g.    Penerangan ruang kerja

     
 
  • Sesuai persyaratan kesehatan, terang sesuai keperluan, berpelindung
     
 
  • bebas serangga
     
 
  • sinar lampu diatas tempat pengolahan tidak merubah warna produk
     
 

h.    Ventilasi

     
 
  • Menjamin peredaran udara cukup, dapat menghilangkan kondensat, bau, asap, debu, panas, tidak mencemari produk
     
 
  • pencegah masuknya serangga dan menumpuknya debu
     
3 Fasilitas Sanitasi      
 

§  Sarana air bersih yang memadai

     
 

§  Fasilitas pencucian yang memadai

     
 

§  Sarana pembuangan yang memadai

     
 

§  Sarana toilet yang memadai

     
 

§  Peringatan kebersihan/saniter

     
4 Gudang      
 

§  Bebas dari hama

     
 

§  Sirkulasi baik

     
 

§  Suhu dan kelembaban sesuai karakteristik produk yang disimpan

     
 

§  Dibersihkan secara periodik

     
5 Mesin dan Peralatan      
 

§  Tata letak yang sesuai alur proses,

     
 

§  Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan

     
6 Peralatan produksi dan sarana lain      
 

§  Harus menjamin tidak mencemari produk, mudah dibersihkan

     
 

§  Layak pakai, yang berbahaya harus diberi tanda dsb.

     
 
  • Ruang khusus karyawan (penyimpanan barang, pakaian dll)
     
B Pengelolaan Lingkungan      
 
  • Pengendalian limbah cair

 

     
 
  • Pengendalian limbah padat

 

     

…………………, ………………..

 

Auditee                                     Auditor

Ketua

 

 

(……………………….)                (………………………………….)

  1. Cheklist Penilaian Ketidaksesuaian Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik

Nama Unit usaha Alamat :

 

Nomor Telepon :

Pemilik :

Perusahaan         Perorangan

Tanggal (tgl/bl/th)
Jenis produk akhir

 

 

 
Resiko :

 

Tinggi

Rendah

Audit dalam rangka:

ð       Audit internal

ð       Gap asesmen

ð       Pra asesmen

ð       Full asesmen

ð       Survailan

Nama dan nomor inspektor

 

Nama Pendamping Inspektor

 

 

O Produk beresiko tinggi seharusnya menggunakan simbol ini.

  Produk beresiko rendah seharusnya menggunakan simbol ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemen Yang Diaudit

KATEGORI

  MIN

MAJ

 SER    CR
KEPATUHAN TERHADAP PROGRAM  

A.  REKAMAN

 

   
  1. Rekaman tidak mutakhir
          
  1. Rekaman tidak akurat
          
  1. Rekaman yang diperlukan untuk   pemeriksaan tidak ada
          

B.  DOKUMEN

  MIN

MAJ

 SER    CR
  1. Dokumen dan rekaman tidak benar
          

C.  PROSEDUR

  MIN

MAJ

 SER    CR

1.   Pencegahan tidak diikuti

 



   

2.   Prosedur monitoring tidak diikuti

 



 

3.   Tindakan koreksi tidak dilakukan

          
C.  LAIN – LAIN   MIN   MAJ   SER    CR
  1. Modifikasi program cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik, yang digunakan belum mendapat persetujuan
         
  1. Modofikasi batas-batas kritis belum mendapat persetujuan
     



  1. Tidak ada personil yang memiliki pelatihan/kompetensi cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik
     



         
DELAPAN KUNCI POKOK PENERAPAN SANITASI        
  1. 1.     KEAMANAN AIR DAN ES
 MIN  MAJ  SER   CR
Air        
1.1 Suplai air tidak aman untuk digunakan         “
1.2   Perlindungan terhadap membaliknya air limbah, saluran pemindah atau sumber kontaminasi tidak cukup      

“

 
1.3  Suplai air panas tidak mencukupi* (bila digunakan)    “      
ES   (bila digunakan)        
1.4   Tidak dibuat atau ditangani atau digunakan dengan cara yang sehat        

“

  1. 2.     KONDISI DAN KEBERSIHAN PERMUKAAN YANG KONTAK  DENGAN BAHAN PANGAN
MIN

MAJ

SER

CR

2.1.   Peralatan yang kontak langsung dengan produk yang tidak dibersihkan atau disucihamakan  terlebih dahulu sebelum digunakan.    

 

 

 

“

 

 

O

2.2.   Peralatan yang tidak kontak/kontak langsung dengan produk yang tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipergunakan    

“

   
2.3.   Kebersihan lingkungan bangunan tidak mencukupi    “      
2.4.   Metode pembersihan dapat menyebabkan kontaminasi    

“

 
   

 

 

 
  1. 3.     PENCEGAHAN KONTAMINASI  SILANG

MIN

MAJ

SER

CR

3.1.   Kondisi tanah memungkinkan terjadinya kontaminasi ke dalam fasilitas



     
3.2.   Fasilitas

  1. Desain, lay out atau bahan yang dipergunakan untuk fasilitas menyebabkan fasilitas tidak dapat dibersihkan dengan mudah atau disucihamakan; tidak mencegah terjadinya kontaminasi
 

 

 

 

 

 

 



   
  1. Pemisahan kegiatan melalui pembagian ruang atau cara lainnya tidak memadai sehingga memungkinkan produk dipalsukan atau terkontaminasi
 

 

 

   



 

O

3.3.   Desain, konstruksi, penempatan atau bahan yang dipergunakan untuk peralatan menyebabkan peralatan tidak dapat dibersihkan dengan mudah atau disucihamakan  

“

 

 

 

   
         
  1. 4.     MENJAGA FASILITAS PENCUCI TANGAN, SANITASI DAN TOILET

MIN

MAJ

SER

CR

  1. Jumlah toilet yang berfungsi tidak mencukupi
   “      
  1. Bahan-bahan perlengkapan toilet tidak   mencukupi
     “    
         
  1. 5.     PROTEKSI DARI BAHAN-BAHAN KONTAMINAN

MIN

MAJ

SER

CR

5.1.   Atap, langit-langit, dinding, pintu atau penerangan dalam kondisi tidak terawat; lampu-lampu tidak berpelindung.

  1. Daerah-daerah mempengaruhi produk atau bahan utama kemasan secara langsung
 

 

 

     



  1. Lain-lain
       O    
5.2.   Lampu tidak cukup terang    “      
5.3.   Peralatan yang rusak tidak diperbaiki dengan benar atau tidak dipindahkan.

  1. Permukaan peralatan yang berhubungan langsung dengan produk
 

 

 

 

 

 



 

 

O

 

 

 

  1. Lain-lain
   “    O    
Ventilasi  MIN  MAJ  SER   CR
5.4.   Kondensasi

  1.  Terjadi kondensasi di ruangan yang mempengaruhi produk atau material pengemasan
     

 

“

 

 

O

  1.  Kondensasi lainnya
     “    
5.5.   Sistem pertukaran udara tidak memadai    “      
Pembuangan limbah

MIN

MAJ

SER

CR

5.6.   Pembuangan limbah yang tidak benar pada :

  1. Saluran air
       

“

  1. Limbah pengolahan
       “  
         
  1. 6.     PELABELAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN BAHAN TOKSIN YANG BENAR

MIN

MAJ

SER

CR

  1. Bahan-bahan kimia digunakan atau   ditangani dengan cara yang tidak benar
       

“

  1. Bahan-bahan kimia diberi label dengan tidak benar
     “    
  1. Bahan bahan kimia disimpan di tempat  yang tidak benar
        “  


 

7.  PENGAWASAN KONDISI KESEHATAN PERSONIL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KONTAMINASI

MIN

MAJ

SER

CR

7.1. Personil yang menangani makanan dan prosessing tidak menjaga kebersihan yang tinggi bagi personil.    

“

 

“

 
7.2   Personil yang menangani makanan dan prosessing tidak melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan.      

“

 

“

7.3.  Kontrol

  1. Pengelola fasilitas tidak mempunyai peraturan yang berlaku untuk melarang orang yang berpenyakit mengkontaminasi produk
     

 

“

 
  1. Tempat cuci tangan dan tempat mensucihamakan tangan tidak ada atau terletak di tempat yang sulit dijangkau
     

 

“

 

 

O

8.  PENGAWASAN HEWAN PENGERAT / SERANGGA DARI UNIT PENGOLAHAN

MIN

MAJ

SER

CR

8.1  Terdapat barang/benda/tempat yang menarik kehadiran hewan pengerat/serangga  



   
8.2   Upaya pengawasan binatang pengerat/serangga tidak efektif

  1. Pencegahan
   



   
  1. Pembasmian
         


 

SUMMARY
       
Penyimpangan Total        

 

Rating Akhir Fasilitas
 

 

Tanda Tangan Auditor dan Tanggal
 

 

Tanda Tangan Auditi dan Tanggal
 

 

 

Jadwal Frekuensi Sistem Audit

Rating Fasilitas

Frekuensi Audit

Jumlah Penyimpangan

 

Minor

Mayor

Serius

Kritis

Level  I

Satu kunjungan setiap dua bulan

0 – 6

0 – 5

0

0

Level  II
Satu kunjungan setiap bulan

³ 7

6 – 10

1 – 2

0

Level  III

Dua kunjungan setiap bulan

NA*

³11

3-4

0

Level  IV

Setiap hari

NA

NA

³5

³1

*NA= Not Applicable

Catatan  :

Untuk fasilitas yang mempunyai rating level II, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi “Mayor” dan “Serius”. Apabila kombinasi “Mayor” dan “Serius” penyimpangannya lebih dari “10”, maka fasilitas tersebut akan dirating menjadi level III.

Acuan normatif:

  1. NOAA, USDC, 1994
  2. CAC/RCP1-1968-Rev IV-2003


LAMPIRAN 3.

 

Checklist Persyaratan Teknis (lokasi, bangunan, mesin dan peralatan proses produksi dst) lebih lanjut disesuaikan dengan Pedoman teknisnya.

 

 

About these ads

About Jakes

Waroeng Web - Spesialis Website (www.waroengweb.co.id) Sejak tahun 2007 WaroengWeb telah memulai menjalankan bisnis pembuatan website. Hingga saat ini kami tetap fokus dalam pengembangan dan menciptakan inovasi baru mengikuti perkembangan teknologi internet.(Site: waroengweb.co.id Mail: support@waroengweb.co.id CP: jakes 0812 7466 4892 dan dores 0813 6620 5760)

Posted on 6 November 2011, in Pengolahan Hasil and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: