PEDOMAN PELABELAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK


 

 

 

 

PEDOMAN PELABELAN

CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT  JENDERAL

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2009


KATA PENGANTAR

 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Pelabelan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik  ini telah selesai disusun.

 

Sesuai Tugas dan Fungsi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyusun Pedoman ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Pelaku Usaha, Pembina Mutu (Fasilitator/Penyuluh/Pemandu Lapang), Pengawas Mutu (Auditor/Inspektur Mutu), Lembaga Sertifikasi dan atau OKKP Pusat dan Daerah untuk menerapkan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

 

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih jauh dari sempurna,  kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya dimasa mendatang.  Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat terutama bagi pengguna.

 

Jakarta,  02 Desember  2009

Direktur Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Pertanian

 

 

Prof. Dr. Ir.  Zaenal Bachruddin, MSc.

NIP. 19520428.197803.1.001

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

i

ii

DAFTAR ISI

ii

I.

Latar Belakang

1

II.

Tujuan

2

III.

Sasaran

2

IV.

Ruang Lingkup

3

V.

Acuan

3

VI.

Istilah dan Definisi

4

VII.

Logo dan Makna

6

7.1. Bentuk Logo

6

7.2. Makna

9

VIII.

Tata Cara Pelabelan dan Penggunaan Logo

10

8.1. Persyaratan

10

8.2  Pelarangan

11

8.3  Penerbitan Logo

11

IX.

Pelanggaran dan Sanksi Administrasi

12


            PEDOMAN PELABELAN

CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

  1. I.      Latar Belakang

 

Tuntutan konsumen terhadap tersedianya produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu terus meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Jaminan keamanan produk pertanian untuk dikonsumsi dan mutu seringkali digunakan sebagai persyaratan teknis dalam perdagangan global, sehingga bagi negara yang sudah maju akan mempersyaratkan tingkat jaminan keamanan pangan dan mutu yang lebih ketat dibanding negara berkembang.  Dengan demikian jaminan keamanan pangan dan mutu merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk pertanian, yang harus selalu ditingkatkan.

 

Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu serta meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia sesuai Perarturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Kementrian Pertanian perlu menyiapkan sarana dan prasarananya baik berupa kebijakan, kelembagaan maupun pedoman-pedoman pendukung lainnya.

 

Sesuai Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian bahwa untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha dibidang pertanian harus menerapkan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP.  Bagi pelaku usaha skala kecil, untuk langsung menerapkan sistem HACCP merupakan beban yang berat, untuk itu perlu adanya pentahapan yaitu dengan menerapkan persyaratan dasar (pre-requisite programme) yang diharapkan dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

 

Untuk pelaku usaha yang telah berhasil menerapkan sistem mutu tertentu dan telah memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan, maka pelaku usaha tersebut berhak menggunakan tanda/logo pada produknya sebagai bukti jaminan kesesuaiannya dengan standar/ketentuan yang berlaku. Tata cara pelabelan tanda/logo tersebut harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

 

Terkait dengan kebutuhan akan pedoman pelabelan tersebut, maka pada tahun anggaran 2009 Direktorat Mutu dan Standardisasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) menyiapkan beberapa pedoman yang antara lain adalah Pedoman Pelabelan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

 

 

  1. II.    Tujuan

 

Pedoman ini disusun untuk menyediakan pedoman Pelabelan Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian Yang Baik.

 

 

  1. III.   Sasaran

 

Tersedianya pedoman Pelabelan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik bagi pelaku usaha pangan hasil pertanian, fasilitator mutu, inspektor keamanan pangan dan Lembaga Sertifikasi (LS) dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP – Pusat) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-Daerah).

 

 

  1. IV.   Ruang Lingkup

 

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai pelabelan dan penggunaan logo pada pangan hasil pertanian yang diproduksi dengan menerapkan Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian Yang Baik dan telah disertifikasi. Pedoman ini meliputi : latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, logo dan makna, tata cara pelabelan dan penggunaan logo, pelanggaran dan sanksi administrasi.

 

 

  1. V.    Acuan

 

5.1.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3495);

5.2.     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang  Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3656);

5.3.     Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5.4.     Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3867);

5.5.     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5.6.     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5.7.     Peraturan Menteri Pertanian No.299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007;

5.8.     Peraturan Menteri Pertanian No 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/2/2007;

5.9.     Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman  Sertifikasi  Kontrol Veteriner Unit Usaha  Pangan Asal Hewan;

5.10.   Peraturan Menteri Pertanian No. 48 /Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang baik;

5.11.   Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

5.12.   Peraturan Menteri Pertanian No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik;

5.13.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 /Permentan/OT.140/10/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan

5.14.   Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Paska Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik;

5.15.   Permentan No.48/Permentan/OT.160/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayuran Yang Baik;

5.16.   Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.

5.17.   CAC/RCP1-1969-Rev 4-2003 : Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene;

 

 

  1. VI.    Istilah Dan Definisi

 

6.1.  Pelaku Usaha (Unit Usaha) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pangan segar asal tumbuhan.

 

6.2    Lembaga Sertifikasi adalah pihak ketiga yang mengases dan mensertifikasi sistem mutu dan mengacu kepada standar/system yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk system tersebut.

 

6.3. Inspeksi adalah proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti inspeksi dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria inspeksi dipenuhi. Inspeksi mencakup pada proses budidaya, pemanenan, perontokan, pengeringan, penyimpanan gabah, penggilingan dan pengemasan.

                                          

6.4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-Pusat) adalah Institusi atau unit kerja dilingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

 

 

6.5.  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah     (OKKP-Daerah) adalah Institusi atau unit kerja dilingkup Pemerintah Daerah  yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan system jaminan mutu pangan hasil pertanian dan telah lulus verifikasi dari OKKP-Pusat.

 

6.6.   OKKP RI adalah OKKP RI adalah OKKP – Pusat dan atau OKKP – Daerah.

 

6.7. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan , dimasukan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 disebut Label.

 

 

 

6.8. Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar atau kombinasinya yang ada pada label yang terdapat pada kemasan produk yang dapat dicetak, ditempelkan atau dimasukan kedalam kemasan yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

 

6.9.  Pencantuman Logo GHP adalah pencantuman logo GHP sesuai dengan pedoman pelabelan GHP

 

7.0. Pencantuman Logo GMP adalah pencantuman logo GMP sesuai dengan pedoman pelabelan GMP.

 

  1. VII.     Logo dan Makna
Tampilan Logo yang digunakan sebagai tanda sertifikasi Cara Penanganan Hasil Pertanian yang Baik (Gambar 1) atau Cara Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik (Gambar 2) harus proporsional sesuai dengan ketentuan perbandingan yang terdapat dalam pedoman ini.

 

Bentuk, Warna dan Ukuran  Logo Cara Penanganan dan/atau Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Bentuk  Logo

 

7.1.1. Logo GHP (Cara Penanganan Hasil Pertanian yang Baik)

 

 

 

                    A                                     

 

B

 


C

 


D

 

 

E

 

No Register OKKP RI

 

Gambar 1.         Logo Cara Penanganan Hasil Pertanian yang Baik

 

Perbandingan skala Logo, Warna (sistem CMYK ), Fonts yang digunakan : contoh pada logo ukuran diameter 100 mm

 

No Uraian Ukuran warna
C Y M K
1 Diameter lingkaran  (B) 100 mm 0 100 100 0
  Warna dalam Diameter lingkaran  (B)   0 100 0 0
2 Diameter ( C  ) 65 mm 100 0 100 0
3 Jarak (D) 30 mm        
4 Diameter ( E ) 8 mm 0 100 100 0
5 Kata “ CARA PASCA PANEN PANGAN” Fonts Centhury Gothic 18 Pt 0 100 100 0
6 Kata  “ HASIL PERTANIAN YANG BAIK” Fonts Centhury Gothic 16 Pt 0 100 100 0
7 Diameter Lambang Pertanian (A)   0 0 0 0
8 Kata “ OKKP  RI” Fonts Arial Black 24 Pt 0 100 100 0
9 Kata “GHP” Fonts Cooper std Black 72 Pt 100 0 100 0

 

 

7.1.2. Logo GMP (Cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik)

 

                    A                                     

 

B

 


C

 

D

 

 

 

 

No Register OKKP RI

 

 

Gambar 2.         Logo Cara Pengolahan  Hasil Pertanian

yang Baik

 

 

Perbandingan skala Logo, Warna (sistem CMYK ), Fonts yang digunakan : contoh pada logo ukuran diameter 100 mm

 

No Uraian Ukuran

warna

C Y M K
1 Diameter lingkaran (B) 100 mm 0 100 100 0
  Warna dalam Diameter lingkaran (B)   0 100 0 0
2 Diameter © 65 mm 100 0 100 0
3 Jarak (D) 30 mm        
4 Diameter  (E) 8 mm 0 100 100 0
5 Kata “ CARA PENGOLAHAN PANGAN” Fonts Centhury Gothic 18 Pt 0 100 100 0
6 Kata  “ HASIL PERTANIAN YANG BAIK” Fonts Centhury Gothic 16 Pt 0 100 100 0
7 Diameter Lambang Pertanian (A)   0 0 0 0
8 Kata “ OKKP  RI” Fonts Arial Black 24 Pt 0 100 100 0
9 Kata “GMP” Fonts Cooper std Black 72 Pt 100 0 100 0

 

 

7.1.  Makna Logo

 
  • Tulisan GHP menunjukan proses produksi pangan sudah menerapkan cara penanganan hasil pertanian yang baik.
  • Tulisan GMP menunjukan proses produksi pangan sudah menerapkan cara pengolahan hasil pertanian yang baik
  • Logo pertanian melambangkan ruang lingkup hasil pertanian
  • OKKP RI menjelaskan bahwa sertifikat GHP/GMP dikeluarkan oleh OKKP RI (OKKP-Pusat atau OKKP-Daerah)
  • Lingkaran menggambarkan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan yang berkelanjutan.
  • Warna kuning dan hijau menggambarkan keharmonisan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian
  • Warna merah dan putih melambangkan Bendera Republik Indonesia.

 

 

  1. VIII.    Tata Cara Pelabelan dan Penggunaan Logo

 

8.1. Persyaratan

 

8.1.1.     Pangan yang dapat dilabel dan menggunakan logo sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian Yang Baik adalah pangan yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan dibuktikan dengan sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

8.1.2.     Produk pangan hasil pertanian yang mengalami  proses pengemasan ulang atau pengolahan lebih lanjut tidak diperbolehkan menggunakan logo sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

8.1.3.     Sertifikat sebagaimana dimaksud pada nomor 8.1.1. diterbitkan oleh OKKP RI/Lembaga Sertifikasi yang telah diverifikasi/diakreditasi oleh instansi yang berwenang.

8.1.4.     Pelaku usaha pangan hasil pertanian yang telah mendapatkan sertifikat  Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik dapat mencantumkan tulisan “Telah menerapkan cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik” pada label keemasannya.

8.1.5.     Tulisan sebagaimana dimaksud pada nomor 8.1.4. dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk, harus proporsional dan tidak boleh lebih besar dari nama jenis produk pangan.

 

8.2.     Pelarangan

 

8.2.1. Pelaku usaha dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

 

8.2.2. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

8.2.3.Pelaku tidak dibenarkan menggunakan Label dan logo sertifikat Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik  pada produk yang tidak tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi.

 

 

8.3.   Penerbitan Logo

 

8.3.1.  Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat menetapkan dan menerbitkan  logo Sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

 

8.3.2.  Hak penggunaan logo Sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Yang Baik diberikan kepada OKKP RI/Lembaga Sertifikasi yang telah memperoleh verifikasi/akreditasi   dari instansi yang berwenang.

 

8.3.3.  OKKP-D/Lembaga Sertifikasi memberikan ijin pengunaan logo sertifikasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik kepada unit usaha yang telah disertifikasi.

 

8.3.4.  Pencantuman penggunaan logo oleh Pelaku usaha yang tersertifikasi, dapat dihentikan oleh OKKP RI/Lembaga Sertifikasi apabila Pelaku usaha melanggar ketentuan dalam pedoman ini.

 

8.3.5.  Logo Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik dapat dicantumkan kembali oleh Pelaku usaha apabila telah mendapatkan ijin dari OKKP RI/Lembaga Sertifikasi yang melakukan sertifikasi.

 

8.3.6.  Selama sertifikat dibekukan, maka OKKP RI berkewajiban untuk menghentikan penggunaan logo sertifikat  Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik secepatnya, serta melarang pencantumannya sampai pemberian sertifikat dihentikan.

 

8.3.7.  Selain aturan yang ditetapkan dalam pedoman ini, ketentuan tentang pelabelan juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku: PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

 

 
  1. IX.       Pelanggaran dan Sanksi Administrasi

 

9.1      Apabila dari hasil pengawasan ada indikasi Pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap pencantuman label dan logo,  Otoritas Kompeten Keamanan Pusat akan melakukan investigasi ke OKKPD dan/atau Lembaga Sertifikasi (LS) yang melakukan sertikasi kepada pelaku usaha bersangkutan.

 

9.2   OKKPD dan/atau Lembaga Sertifikasi diwajibkan secara kontinyumelakukan pengecekan untuk meyakinkan bahwa pelaku usaha yang diberi sertifikat tersebut benar-benar menerapkan semua ketentuan penggunaan label dan logo.

 

9.3.  Bila ternyata pelaku usaha tidak menerapkan ketentuan pelabelan dan penggunaan logo yang berlaku,  OKKPD dan/atau LS berkewajiban membekukan atau mencabut sertifikat pelaku usaha bersangkutan (sesuai ketentuan sertifikasi) dan memasukkan pelaku usaha tersebut ke dalam daftar pelaku usaha tercela, melaporkannya kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pusat dan mengumumkannya ke Media Massa/ website Kementrian Pertanian

 

9.4.  OKKPD dan/atau yang lalai melakukan kewajiban seperti diuraikan pada butir 9.2. dan lalai memberi sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti diuraikan pada butir 9.3 akan diberikan sanksi antara lain pembekuan sementara, pencabutan sertifikat verifikasi/ akreditasinya, selanjutnya tidak diperkenankan melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha dan mengumumkan ke media masa / website Kementrian Pertanian.

 

 

 

 

About Jakes

Waroeng Web - Spesialis Website (www.waroengweb.co.id) Sejak tahun 2007 WaroengWeb telah memulai menjalankan bisnis pembuatan website. Hingga saat ini kami tetap fokus dalam pengembangan dan menciptakan inovasi baru mengikuti perkembangan teknologi internet.(Site: waroengweb.co.id Mail: support@waroengweb.co.id CP: jakes 0812 7466 4892 dan dores 0813 6620 5760)

Posted on 6 November 2011, in Pengolahan Hasil and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: