PEDOMAN PENERAPAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK


 

 

PEDOMAN PENERAPAN

CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

 HASIL PERTANIAN YANG BAIK

DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI

DIREKTORAT JENDERAL

 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN

TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik  ini telah selesai disusun.

Sesuai Tugas dan Fungsi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyusun Pedoman ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Pelaku Usaha, Pembina Mutu (Fasilitator/Penyuluh/Pemandu Lapang), Pengawas Mutu (Auditor/Inspektur Mutu), Lembaga Sertifikasi dan atau OKKP Pusat dan Daerah untuk menerapkan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik.

Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih jauh dari sempurna,  kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya dimasa mendatang. Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat terutama bagi pengguna.

Jakarta,  02 Desember 2009

Direktur Jenderal PPHP

Prof. Dr. Ir.  Zaenal Bachruddin, MSc.

NIP. 19520428.197803.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………

i

DAFTAR ISI ………………………………………………

ii

1.

Pendahuluan………………………………………….

1

2.

Tujuan ………………………………………………..

2

3.

Sasaran ………………………………………………

2

4.

Ruang Lingkup ………………………………………

2

5.

Acuan Normatif ………………………………………

3

6.

Istilah dan Definisi……………………………………

4

7.

Persyaratan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik ……………………………..

8

8.

Tahapan Penerapan Cara Penanganan dan

Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik ……………

8

8.1.   Apresiasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan …………………………………

8

8.2.   Gap Asesmen……………………………………..

9

8.3.   Tindakan Lanjut Gap Asesmen……………..

9

8.4.   Pembentukan Tim Keamanan Pangan ……..

9

8.5.   Bimbingan Teknis/Pelatihan Penyusunan

Dokumen Sistem Mutu, Validasi dan

Verifikasi ……………………………………………….

10

8.6.   Penyusunan Dokumen Sistem Mutu………….

10

8.7.   Pra Validasi …………………………………………..

19

8.8.   Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu ……………

19

8.9.   Penerapan Dokumen Sistem Mutu ……………

20

8.10. Validasi……………………………..……………

20

8.11. Verifikasi………………………………………………..

21

8.12. Tindakan Koreksi……………………………………

21

8.13. Permohonan Sertifikasi……………………………

21

LAMPIRAN Contoh Dokumen Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian Yang Baik

PEDOMAN

PENERAPAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN

  HASIL PERTANIAN YANG BAIK

  1. 1.     Pendahuluan

Pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu keamanan pangan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produsen pangan baik skala besar, menengah maupun kecil.   Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab industri penyedia pangan,  termasuk usaha pengolahan hasil pertanian.

Dengan aman saja tidaklah cukup bagi produk olahan hasil pertanian untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional tetapi jaminan mutu juga merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk pertanian, yang harus selalu ditingkatkan.  Jaminan mutu dan keamanan pangan produk olahan pertanian selalu digunakan sebagai persyaratan teknis dalam perdagangan global.

Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu serta berdaya saing sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sehingga Departemen Pertanian perlu menyiapkan sarana dan prasarananya baik berupa kebijakan, kelembagaan maupun pedoman teknis pendukung lainnya.

Sesuai Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian bahwa untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha dibidang pertanian harus menerapkan Sistem Mutu berdasarkan Sistem  HACCP.  Bagi pelaku usaha skala kecil, untuk langsung menerapkan sistem HACCP merupakan hal yang berat, untuk itu perlu ada pentahapan dalam penerapan melalui  penerapan persyaratan dasar/pre-requisite program Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP).

Terkait dengan penerapan program persyaratan dasar tersebut, Ditjen PPHP menyiapkan beberapa pedoman yang antara lain Pedoman Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian yang Baik

  1. 2.     Tujuan

 

Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan cara penanganan dan pengolahan  hasil  pertanian yang baik.

 

 

  1. 3.     Sasaran

Pedoman Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian yang Baik diperuntukan bagi pelaku usaha pangan hasil pertanian, fasilitator mutu, inspektor keamanan pangan dan Lembaga Sertifikasi dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah.

 

  1. 4.     Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi Persyaratan dan Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian yang Baik dan penerapannya mulai dari Apresiasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan; Gap Asesmen (Penilaian Kesenjangan); Pembentukan Tim Keamanan Pangan; Pelatihan Dokumentasi, Validasi dan Verifikasi; Penyusunan Dokumen Sistem Mutu; Pra Validasi; Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu; Penerapan Dokumen Sistem Mutu; Validasi; Verifikasi; Tindakan Koreksi; dan Permohonan Sertifikasi.

  1. 5.     Acuan Normatif

5.1.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3495);

5.2.     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang  Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3656);

5.3.     Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5.4.     Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3867);

5.5.     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5.6.     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5.7.     Peraturan Menteri Pertanian No.299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/2/2007;

5.8.     Peraturan Menteri Pertanian No 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/2/2007;

5.9.     Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman  Sertifikasi  Kontrol Veteriner Unit Usaha  Pangan Asal Hewan;

5.10.   Peraturan Menteri Pertanian No. 48 /Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang baik;

5.11.   Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

5.12.   Peraturan Menteri Pertanian No.35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik;

5.13.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 /Permentan/OT.140/10/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan

5.14.   Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik;

5.15.   Peraturan Menteri Pertanian  No.48/Permentan /OT.160/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayuran Yang Baik;

5.16.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

5.17.   CAC/RCP1-1969-Rev4-2003:Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene;

 

 

  1. 6.     Istilah dan Definisi

6.1.    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6.2.    Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

6.3.    Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

6.4.    Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

6.5.    Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

6.6.    Cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian/Pengolahan Pangan Hasil Pertanian yang Baik adalah semua tahapan produksi yang mencakup: prosedur-prosedur, mulai dari lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, alat produksi, bahan, proses pengolahan, produk akhir, laboratorium, karyawan, kemasan, label, penyimpanan dan pemeliharaan untuk mencegah mencegah makanan terkontaminasi / tercemar dari bahaya keamanan pangan.

6.7.    Hasil Olahan Pertanian Asal Tumbuhan adalah olahan dari hasil komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

6.8.    Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan adalah mengubah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

6.9.    Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dan penyimpanan bahan baku, hasil produksi, bahan-bahan atau barang-barang yang digunakan

6.10.  Ruang Pokok adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat proses produksi pangan.

6.11.  Ruang Pelengkap adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat administrasi produksi dan pelayan karyawan.

6.12.  Tanggal Kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya selama penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

6.13.  Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

6.14.  Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

6.15.  Higiene makanan adalah semua kondisi atau usaha yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan pada setiap tahap rantai pangan.

6.16.  Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

6.17.  Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

6.18.  Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik  yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

6.19.  Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

6.20.  Pra Validasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian dokumen sistem mutu yang disusun dengan persyaratan standar yang diacu dan kondisi di unit usaha. 

 

6.21.  Validasi  adalah memperoleh bukti bahwa unsur-unsur dari rencana cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik adalah efektif.

 

6.22.  Verifikasi adalah penerapan metode, prosedur, pengujian dan cara penilaian lainnya disamping pemantauan untuk menemukan kesesuaian dengan rencana cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik.

6.23.  Gap Asesmen adalah penilaian lapangan terhadap sistem terkini yang telah dilakukan oleh unit usaha untuk menjamin mutu dan pelayanan produk, mengkaji standar terkait dan laporan untuk unit usaha yang berisi kesenjangan antara sistem yang diberlakukan dengan standar.

  1. 7.     Persyaratan Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik

 

7.1 Peraturan Menteri Pertanian No.35/ Permentan /OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik;

7.2 Peraturan Menteri Pertanian No.44/ Permentan /OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik;

7.3.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/Ot.140/10/2005 tentang Pedoman  Sertifikasi  Kontrol Veteriner Unit Usaha  Pangan Asal Hewan;

  1. 8.     Tahapan Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian yang Baik

 

8.1.    Apresiasi

 

Apresiasi dilakukan oleh  Petugas Pembina/Fasilitator Mutu yang kompeten untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terhadap butir-butir persyaratan yang diacu dalam penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian yang Baik.

Apresiasi ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen manajemen pihak terkait dalam menerapkan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik.

 

Informasi yang disampaikan meliputi ;

  1. Kebijakan, standar dan regulasi penerapan program keamanan pangan sesuai dengan ruang lingkup unit usaha pertanian yang dilakukan.
  2. Kriteria pelaku usaha pangan hasil pertanian yang wajib atau dianjurkan menerapkan program keamanan pangan.
  3. Nilai tambah dan peningkatan daya saing bagi pelaku usaha pangan hasil pertanian dalam rangka memasarkan produknya.

8.2.    Gap Asesmen

 

Gap asesmen perlu dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi awal terhadap pemenuhan persyaratan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang baik. Gap asesmen dilakukan oleh Fasilitator/Pembina yang akan melakukan pendampingan penerapan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik, dengan menggunakan checklist sesuai persyaratan yang diacu.

Didalam melakukan gap asesmen fasilitator perlu melakukan:

  1. Perencanaan pelaksanaan gap asesmen
  2. Penyiapan instrumen asesmen (checklist) keamanan pangan.
  3. Pelaksanaan asesmen.
  4. Penyusunan laporan hasil gap  asesmen.

 

 

8.3.    Tindak Lanjut Gap Asesmen

 

Berdasarkan temuan  dari laporan gap asesmen maka disusunlah program perbaikan tindak lanjut penerapan penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik.

 

 

8.4.    Pembentukan Tim Keamanan Pangan

 

Tim Keamanan Pangan bertanggungjawab mengelola penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mulai dari  persiapan penerapan sampai pelaksanaan penerapan penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik,  sehingga siap disertifikasi. Keputusan tim menjadi keputusan manajemen.

Tim sebaiknya terdiri dari berbagai disiplin ilmu (bidang Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik) dan sub bagian/bidang yang terdapat pada organisasi pelaku usaha tersebut (misalnya wakil dari Bagian Produksi, Bagian Umum, bagian Pemasaran, Bagian Keuangan dan Quality Control).

Anggota Tim Keamanan Pangan memahami sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, apabila belum memahami maka perlu diberikan pelatihan (eksternal atau internal).

     

8.5.    Bimbingan Teknis/Pelatihan Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Validasi dan Verifikasi

Tim Keamanan Pangan perlu mendapatkan pelatihan Dokumentasi Sistem Mutu, Validasi dan Verifikasi. Dokumen Sistem Mutu diperlukan oleh penerap penanganan dan  pengolahan hasil pertanian yang baik untuk menjamin mutu dan keamanan pangan serta menjamin konsistensi penerapan sistem mutu. Unit  usaha harus secara periodik, sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, menyelenggarakan bimbingan teknis atau pelatihan.

Dalam rangka melakukan Bimbingan Teknis atau Pelatihan perlu dipersiapkan :

  1. Modul pelatihan Penerapan dan Dokumentasi Cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik, Validasi dan Verifikasi
  2. Peserta pelatihan
  3. Jadwal pelaksanaan pelatihan
  4. Pelatih penerapan program keamanan pangan

8.6.    Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

 

Dokumen Sistem Mutu penerapan Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang baik selanjutnya disebut Dokumen Sistem Mutu sebaiknya memuat minimal hal-hal sebagai berikut :

  1. a.     Halaman Judul

 

Informasi yang terdapat pada halaman judul minimal meliputi : nama dokumen, nama unit usaha, alamat, status distribusi.

  1. b.    Lembar Pengesahan Dokumen Sistem Mutu

Di dalam lembar pengesahan minimal menginformasikan nama dokumen, nama unit usaha, alamat, tim penyusun dan personil yang berwenang mengesahkan.

Dalam rangka menerapkan sistem jaminan mutu, semua dokumen yang diterbitkan dan merupakan bagian dari dokumen penerapan sistem mutu harus dikaji ulang dan disahkan oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan.

  1. c.     Perubahan Dokumen

Dokumen Sistem Mutu bersifat dinamis dan dapat direvisi bila diperlukan.  Perubahan dokumen harus dicatat pada Lembar Perubahan Dokumen minimal mencakup tanggal perubahan, identitas dokumen yang mengalami perubahan, perubahan yang dilakukan dan personil yang mengesahkan perubahan.  Pemegang dokumen dengan status terkendali wajib mendapatkan salinan dokumen yang mengalami perubahan.

  1. d.    Distribusi Dokumen

Distribusi Dokumen Sistem Mutu (Dokumen Penerapan cara Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik, Standar Prosedur Operasi Sanitasi dan SPO Teknis, Formulir, Program Kebersihan dan Standar) serta dokumen terkait lainnya harus didokumentasikan.  Pemegang dokumen dengan status distribusi terkendali wajib mendapatkan salinan perubahan dokumen yang dilakukan, sedangkan pemegang dokumen dengan status tidak terkendali tidak wajib mendapatkan salinan perubahan dokumen yang dilakukan.

  1. e.     Identifikasi dan Daftar Induk Dokumen

Dokumen penerapan penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik harus diberi identitas dokumen minimal meliputi nomor dokumen, tanggal terbit, judul, status dan tanggal revisi, halaman dan jumlah keseluruhan halaman dan personel yang mengesahkan.

Daftar Induk Dokumen merupakan catatan dari seluruh dokumen sistem mutu dan dokumen pendukung lainnya.

  1. f.      Daftar Isi

 

Daftar isi menginformasikan bagian-bagian dari Dokumen Sistem Mutu secara keseluruhan.

  1. g.    Kebijakan Mutu

Pernyataan yang diungkapkan oleh pimpinan tertinggi unit usaha yang berupa janji (komitmen) sebagai upaya untuk melaksanakan dan menegakkan serta memelihara standar mutu yang tinggi. Kebijakan mutu sebaiknya mencakup tujuan, sumberdaya dan sistem manajemen jaminan mutu yang digunakan.

  1. h.    Tim Keamanan Pangan

Tim Keamanan Pangan perlu didokumentasikan antara lain meliputi nama, keahlian, jabatan dalam Tim dan jabatan dalam organisasi sesuai format terlampir

  1. i.      Struktur Organisasi

Unit usaha perlu mengemukakan struktur organisasi dan tupoksi dari masing-masing personil khususnya yang terkait dengan pengendalian keamanan pangan dan mutu produk yang dihasilkan

  1. j.      Personalia

Menyajikan nama, uraian tugas dan kualifikasi personil  di unit usaha.  Menyajikan cara memelihara rekaman data yang memuat program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman personil badan usaha.  Menguraikan hal-hal lain bagi personil unit usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja personil seperti pelatihan internal.

  1. k.     Validasi dan Verifkasi

Unit  usaha harus secara periodik, dan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, menyelenggarakan validasi, yang meliputi validasi penerapan sistem sampai dengan kesesuaian produk yang diinginkan.

Sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, eksekutif manajemen unit usaha harus secara periodik menyelenggarakan verifikasi pada sistem penerapan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan kecocokan dan efektivitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan. Verifikasi harus memperhitungkan :

  • Kecocokan kebijakan dan prosedur;
  • Laporan dari staf manajerial dan personil penyelia;
  • Hasil audit internal yang terakhir;
  • Tindakan perbaikan dan pencegahan;
  • Asesmen oleh badan eksternal;
  • Perubahan volume dan jenis pekerjaan;
  • Umpan balik pelanggan;
  • Pengaduan;
  • Faktor-faktor relevan lainnya.

Catatan :

Untuk pelaku usaha sederhana, validasi dan verifikasi sistem dapat dilakukan dengan rapat evaluasi tahunan yang dihadiri oleh seluruh personel dalam perusahaan tersebut dengan memperhatikan sebagian atau seluruh hal-hal tersebut diatas, dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan.

    

  1. l.      Deskripsi Bahan Baku dan Bahan Kemasan serta Bahan Tambahan

Unit usaha sebaiknya mendokumentasikan deskripsi dari bahan baku, bahan kemasan serta bahan tambahan yang digunakan.

Catatan :

Bagi unit usaha sederhana cukup membuat deskripsi produk akhir.

  1. m.   Pembelian jasa dan perbekalan

Unit  usaha sebaiknya mempunyai daftar suplier jasa dan perbekalan. suatu kebijakan dan prosedur untuk memilih dan membeli jasa dan perbekalan penerapan para penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik yang penggunaannya mempengaruhi mutu produk. Harus ada prosedur untuk pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan-bahan substansi input dan peralatan yang relevan dengan kegiatan penerapan  penerapan para penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Rekaman dari tindakan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian harus dipelihara.

Dokumen pembelian barang-barang yang mempengaruhi mutu & keamanan produk harus berisi data yang menjelaskan jasa dan perbekalan yang dibeli. Dokumen pembelian harus dikaji ulang dan disahkan spesifikasi teknisnya terlebih dahulu sebelum digunakan.

Unit usaha sebaiknya mengevaluasi pemasok bahan habis pakai, perbekalan, dan jasa yang penting dan berpengaruh pada mutu dan keamanan pangan produk, dan harus memelihara rekaman evaluasi tersebut serta membuat daftar yang disetujui.

Catatan :

Bagi unit usaha yang sederhana, pembelian jasa dan perbekalan minimal mencakup daftar pemasok input atau jasa, untuk menjamin ketertelusuran input produksi dan jasa yang digunakan.

  1. n.    Deskripsi Produk Akhir

Deskripsi Produk berisikan uraian rinci mengenai produk, agar segala kemungkinan atau peluang timbulnya bahaya pada produk dapat diprediksi sehingga dapat  dirancang cara-cara yang tepat untuk mengatasi kemungkinan ketidak amanan produk tersebut.

Deskripsi produk akhir minimal meliputi : kategori proses; nama produk; komposisi; pengemasan; masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan; cara penggunaan; cara transportasi; cara penyimpanan; peringatan yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan; persyaratan SNI / regulasi teknis;  persyaratan pelanggan.

  1. o.    Tujuan Pengguna Produk

Identifikasi rencana pengguna produk bertujuan untuk memastikan siapa sasaran akhir yang menggunakan produk sehingga perlakuan dalam proses penanganan dan pengolahan produk dapat dipersiapkan untuk tetap aman.

  1. p.    Diagram Alir

 

Membuat diagram alir proses penanganan dan pengolahan secara rinci dan berurutan dengan menampilkan semua Bahan Tambahan Pangan (BTP), kondisi dan perlakuan yang dilaksanakan sehingga segala kemungkinan ketidakamanan produk dapat diprediksi.

 

 

  1. q.    Peta (Layout) Unit Penanganan dan/atau Pengolahan

 

Unit usaha seharusnya membuat peta (layout) penanganan atau unit pengolahan hasil pertanian untuk menginformasikan bahwa pencegahan terjadinya kontaminasi silang sudah diantisipasi dan memudahkan pelaksanaan penanganan dan pengolahan hasil pertanian.

  1. r.     Identifikasi Bahaya dan Pengendaliannya

Secara sederhana pelaku usaha harus mengidentifikasi bahaya berdasarkan bahaya potensial secara spesifik sesuai standar, regulasi dan permintaan pelanggan  dan penyebab terjadinya bahaya potensial pada setiap tahapan proses Penanganan dan Pengolahan produk serta tindakan pengendaliannya.

  1. s.     Program Kebersihan

Unit usaha harus mendokumentasikan Program Kebersihan yang berkaitan dengan kegiatan hygiene sanitasi.  Untuk beberapa kasus pembersihan peralatan merupakan langkah awal sebelum dilakukan sanitasi.

  1. t.      Standar Prosedur Operasi (SPO) Sanitasi

Untuk menjamin keamanan produk Pangan Segar Hasil Pertanian, Pelaku Usaha harus menyusun dan menerapkan SPO Sanitasi yang terdiri dari 8 (delapan) Kunci Sanitasi yaitu :

  1. Keamanan Air dan Es
  2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan Bahan Pangan
  3. Pencegahan Kontaminasi Silang
  4. Menjaga Fasilitas Pencuci Tangan, Sanitasi dan Toilet
  5. Proteksi dari Bahan-Bahan Kontaminan
  6. Pelabelan, Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Toksin yang Benar.
  7. Pengawasan Kondisi Kesehatan Personil yang dapat mengakibatkan Kontaminasi
  8. Penanganan/Pengendalian Hama
  1. u.    Standar Prosedur Operasi (SPO) Proses Produksi

 

Untuk menjamin konsistensi mutu produk yang dihasilkan, unit usaha seharusnya menyusun dan menerapkan SPO proses produksi.  SPO Proses Produksi minimal meliputi :

  1. Judul SPO
  2. Identifikasi dokumen
  3. Tujuan
  4. Ruang Lingkup
  5. Definisi
  6. Acuan
  7. Penanggungjawab
  8. Langkah kerja
  9. Dokumen terkait
  1. v.     Penarikan Produk Yang Tidak Sesuai

Unit  usaha seharusnya mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan bila terdapat ketidaksesuaian dari aspek mutu dan keamanan pangan. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa : Tanggungjawab, kewenangan dan pengelolaan pekerjaan / produk tidak sesuai ditentukan dan tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan dan menahan produk) ditetapkan dan dilaksanakan bila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai;

a)     Evaluasi dilakukan terhadap signifikansi ketidaksesuaian pekerjaan/produk;

b)    Tindakan perbaikan segera dilakukan bersamaan dengan keputusan pekerjaan/produk yang ditolak atau yang tidak sesuai;

c)     Bila diperlukan, pelanggan diberitahu dan pekerjaan dibatalkan;

d)    Tanggung jawab untuk menyetujui dilanjutkannya kembali pekerjaan harus ditetapkan.

Prosedur tindakan perbaikan harus dimulai dengan suatu penyelidikan untuk menentukan akar permasalahan. Apabila tindakan perbaikan perlu dilakukan, unit usaha harus mengidentifikasi tindakan perbaikan yang potensial. Tindakan perbaikan harus dilakukan sampai sistem dapat berjalan kembali secara efektif, dan didokumentasikan.

Penyebab ketidak sesuaian yang potensial, baik teknis maupun manajemen, harus diidentifikasi. Jika tindakan pencegahan diperlukan, rencana tindakan pencegahan harus dibuat, diterapkan dan dipantau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kembali ketidaksesuaian yang serupa dan untuk mengambil manfaat melakukan peningkatan. Prosedur tindakan pencegahan harus mencakup tahap awal tindakan dan penerapan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.

Bagi unit usaha yang sederhana, dapat dilakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur yang sesuai dalam rangka penarikan produk tidak sesuai dan dilakukan pencatatan. Tindakan pencegahan perlu dilakukan bila ketidaksesuaian produk sering terjadi dan dicatat.

  1. w.    Pengaduan dan Keluhan Pelanggan

 

Unit  usaha mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak-pihak lain. Rekaman semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit usaha harus dipelihara.

Catatan :

Bagi unit usaha yang sederhana dapat dilakukan dengan mencatat adanya pengaduan, antara lain meliputi : tanggal, nama, materi dan penyelesaian pengaduan.

8.7.  Pra Validasi

 

Kegiatan Pra validasi dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian dokumen sistem mutu yang disusun dengan persyaratan standar yang diacu dan kondisi di unit usaha.  Dalam melaksanakan pra validasi perlu dilakukan :

  1. Perencanaan pelaksanaan pra-validasi
  2. Instrument asesmen (checklist) keamanan pangan.
  3. Standar dan regulasi yang diacu
  4. Pelaksanaan pra-validasi
  5. Pra Validasi dapat dilakukan dengan melakukan audit kecukupan secara internal terhadap persyaratan standar yang diacu.
  6. Pembuatan Laporan ketidaksesuaian hasil pra-validasi
  7. g.      Tindak Lanjut hasil pra-validasi dilakukan dengan menyusun program tindakan perbaikan berdasarkan permasalahan (problem), lokasi (location), bukti (objective evidence) dan acuan (reference).

 

 

8.8.  Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu

 

Dokumen sistem mutu yang telah dilakukan pra validasi dan disahkan, disosialisasikan oleh yang berwenang  kepada seluruh karyawan untuk dipahami dan dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing karyawan.

8.9.  Penerapan Dokumen Sistem Mutu

 

Dokumen Sistem Mutu  cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik diterapkan dan dicatat. Rekaman  pencatatan penerapan dokumen sistem mutu minimal 3 kali siklus produksi awal digunakan sebagai bahan validasi.

8.10.   Validasi

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian  yang baik, diperlukan pembuktian/validasi  (uji laboratorium) terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.  Apabila produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan, maka penerapan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian  yang baik telah berhasil, dan perlu dijaga konsistensi penerapannya sehingga jaminan mutu dan keamanan pangan dapat dipertahankan.

Dalam melaksanakan validasi perlu dilakukan :

  1. Perencanaan pelaksanaan validasi;
  2. Instrument asesmen (checklist) keamanan pangan;
  3. Standar dan regulasi yang diacu;
  4. Pelaksanaan validasi;
  5. Penyusunan laporan ketidaksesuaian hasil validasi;
  6. Verifikasi dengan hasil uji laboratorium;
  7. Tindak lanjut hasil validasi dilakukan dengan menyusun program tindakan perbaikan berdasarkan permasalahan (problem), lokasi (location), bukti (objective evidence) dan acuan (reference).

 

8.11.   Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kecocokan, efektivitas penerapan penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik, serta untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan.

Verifikasi dilakukan dengan memperhitungkan :

  1. Kecocokan kebijakan dan prosedur;
  2. Laporan dari staf manajerial dan personil penyelia;
  3. Hasil validasi;
  4. Tindakan perbaikan dan pencegahan;
  5. Asesmen oleh lembaga eksternal;
  6. Perubahan volume dan jenis pekerjaan;
  7. Umpan balik pelanggan;
  8. Pengaduan;
  9. Faktor-faktor relevan lainnya.

Catatan :

Untuk pelaku usaha sederhana, verifikasi dapat dilakukan dengan rapat evaluasi tahunan yang dihadiri oleh seluruh personil dalam unit usaha tersebut dengan memperhatikan sebagian atau seluruh hal-hal tersebut diatas, dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan.

 

 

8.12.   Tindakan Koreksi

 

Temuan hasil verifikasi harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan permohonan sertifikasi penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik ke Lembaga Sertifikasi dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah.

 

 

8.13.   Permohonan Sertifikasi

 

Permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha apabila Penerapan penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik telah dilakukan dengan baik dan benar. Pengajuan sertifikasi dapat ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi dan atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah sesuai ruang lingkup sertifikasi.


LAMPIRAN

CONTOH  FORMAT

DOKUMEN PENERAPAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

(Unit Usaha Sederhana)

Nama Unit Usaha

 

…………………………………….

ALAMAT UNIT USAHA SEDERHANA

DESA               :

KECAMATAN    :

KABUPATEN    :

PROVINSI        :

 

 

Nomor Salinan              :

Pemegang Salinan        :

Status                           :         Terkendali

Tidak Terkendali


 

LEMBAR PENGESAHAN

 

 

 

DOKUMEN PENERAPAN CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN YANG BAIK

 

 

 

 

Nama Unit Usaha

 

…………………………………….

 

Lokasi, tanggal-bulan-tahun                                                            

 

                                                Disahkan   oleh

Tim Penyusun                           Pimpinan Unit Usaha  

 

 

 

(……………………..)                  (…………………………)

Tanda tangan dan                      Tanda tangan  dan

dan Nama                                  Nama

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 01
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

Pencatatan perubahan dokumen selalu dimutakhirkan dan  dilakukan dengan format sebagai berikut.

Tabel Perubahan Dokumen Sistem Mutu

Perubahan

Mencabut

Memasukkan

Paraf

No

Tanggal

No.

Bag

Revisi/

Terbitan

Halaman

No

Bag

Revisi/

Terbitan

Halaman

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 02
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

DISTRIBUSI DOKUMEN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Distribusi dokumen sistem mutu dicatat dan selalu dimutakhirkan dengan menggunakan formulir sebagai berikut :

Tabel Distribusi Dokumen

No No Dokumen Pemegang Dokumen Keterangan
Nama Jabatan
1 Asli A Kepala Seksi Mutu Terkendali
2 Copy 1 B Kepala Dinas Kabupaten Tidak terkendali
3 Copy 2 C Ketua Kelompok Terkendali
4 Copy 3 D Bagian Mutu Terkendali
5
6
7

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 03
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

DAFTAR INDUK DOKUMEN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Dokumen sistem mutu didaftar dan selalu dimutakhirkan menggunakan formulir sebagai berikut :

Nomor Dokumen Nama Dokumen Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan Ket.
Dokumen Penerapan Cara Penanganan dan Pengolahan yang Baik
SPO Sanitasi
SPO Proses Produksi
Instruksi Kerja
Formulir
Dokumen Pendukung

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 04
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

DAFTAR ISI

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

NOMOR
JUDUL
HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN1 DARI
1 dari 1
01
PERUBAHAN DOKUMEN
1 dari 1
02
DISTRIBUSI DOKUMEN
1 dari 1
03
DAFTAR INDUK DOKUMEN
1 dari 1
04
DAFTAR ISI
1 dari 1
05
KEBIJAKAN MUTU
1 dari 1
06
TIM KEAMANAN PANGAN
1 dari 1
07
STRUKTUR ORGANISASI
1 dari 1
08
PERSONALIA
1 dari 1
09
VALIDASI DAN VERIFIKASI
1 dari 1
10
PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN
1 dari 1
11
DESKRIPSI  PRODUK AKHIR
1 dari 1
12
DIAGRAM ALIR PROSES
1 dari 1
13
PETA (LAYOUT)  UN IT  PENANGANAN  DAN  / ATAU PENGOLAHAN
1 dari 1
14
IDENTIFIKASI  BAHAYA DAN PENGENDALIAN
1 dari 1
15
PROGRAM  KEBERSIHAN
1 dari 1
16
SPO  SANITASI
1 dari 2
17
SPO  PROSES  PRODUKSI
1 dari 1
18
PENARIKAN  PRODUK  TIDAK  SESUAI
1 dari 1
19
PENGADUAN  DAN  K ELUHAN  PELANGGAN
1 dari 1

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor05Tgl. Berlaku Revisi ke /Tgl Revisi

KEBIJAKAN MUTU

Tanggal Revisi Halaman….. dari ……Paraf PJ

 

 

Visi

Komitmen yang jelas dalam meningkatkan mutu dan keamanan pangan dengan menerapkan suatu standar yang diacu.

 

 

 

Misi

Langkah yang akan dilakukan dalam ragka  pencapaian visi

 

  1. 1.         
  2. 2.         
  3. 3.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 06
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

TIM KEAMANAN PANGAN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

 

Tim keamanan pangan dibentuk berdasarkan surat penugasan dari SK penugasan dari Pimpinan Puncak dan dicatat serta selalu dimutakhirkan dengan formulir sebagai berikut :

Tabel Tim Keamanan Pangan

No. Nama Bagian Kualifikasi Pelatihan

 

 

 

 

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

07

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

STRUKTUR ORGANISASI

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

 

Struktur organisasi dituangkan dalam bentuk bagan, dilengkapi dengan uraian tugas dan selalu dimutakhirkan.

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

08

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PERSONALIA

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Data  seluruh personil dicatat dan selalu dimutakhirkan dengan menggunakan formulir sbb:

No.

Nama

Bagian

Kualifikasi / pendidikan

Pelatihan

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

09

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

VALIDASI DAN VERIFIKASI

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Unit  usaha harus secara periodik, dan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, menyelenggarakan validasi, yang meliputi validasi penerapan sistem sampai dengan kesesuaian produk yang diinginkan.

Sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, eksekutif manajemen unit usaha harus secara periodik menyelenggarakan verifikasi pada sistem penerapan cara penanganan dan pengolahan hasil pertanian yang baik yang dilakukan untuk memastikan kesinambungan kecocokan dan efektivitasnya, dan untuk mengetahui perubahan atau peningkatan yang diperlukan

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

10

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ
No Nama

PemasokNo RegisterNama Bahan /jasaSpesifikasi

Bahan /JasaKet.

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

11

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

DESKRIPSI PRODUK AKHIR

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

No Parameter Uraian
1. Kategori proses
2. Nama Produk
3. Tujuan Pengguna produk
4. Komposisi
5, Pengemasan
6. Masa kadaluarsa
7. Cara Penyajian
8. Cara transportasi
9. Cara penyimpanan
10. Peringatan mutu dan keamanan pangan
11. Persyaratan SNI/regulasi
12. Persyaratan pelanggan

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor

12

Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

DIAGRAM  ALIR PROSES

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 13
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PETA (LAYOUT)  UN IT  PENANGANAN DAN  / ATAU PENGOLAHAN

 

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 14
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

IDENTIFIKASI  BAHAYA DAN PENGENDALIAN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

No

Potensi bahaya

Pengendalian

1.

2.  3.

4.

5.

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 15
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PROGRAM  KEBERSIHAN

Tanggal Revisi
Halaman ….. ….dari ……..
Paraf PJ
Lokasi  dan sarana  yang dibersihkan Cara Membersihkan Frekwensi  / Waktu Pembersihan Pelaksana

Penanggung Jawab

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 16
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

SPO SANITASI

Tanggal Revisi
Halaman 1  dari 2
Paraf PJ
No. Kunci  Sanitasi Persyaratan

Monitoring

Tindakan Koreksi RekamanForm No
Apa Dimana Bagaimana Kapan Siapa
1. Keamanan Air Dan Es
2. Kondisi Dan Kebersihan Permukaan Yang Kontak  Dengan Bahan Pangan
3. Pencegahan Kontaminasi Silang
4. Menjaga Fasilitas Pencuci Tangan, Sanitasi Dan Toilet

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 16
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

SPO SANITASI

Tanggal Revisi
Halaman  2 dari 2
Paraf PJ
5. Proteksi Dari Bahan-Bahan Kontaminan
6. Pelabelan, Penyimpanan, Dan Penggunaan Bahan Toksin Yang Benar
7. Pengawasan Kondisi Kesehatan Personil Yang Dapat Mengakibatkan Kontaminasi
8. Penanganan/Pengen dalian Hama

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 17
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

SPO PROSES PRODUKSI

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Tujuan                         :

Ruang Lingkup          :

Definisi                       :

Acuan                         :

Penanggung Jawab  :

Langkah kerja             :

Dokumen Terkait       :

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 18
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PENARIKAN  PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ

Kriteria Penarikn Produk :

Prosedur Penarikan         : (Mengacu kepada format SPO

proses Produksi)

Logo Unit Usaha

DOKUMEN SISTEM MUTU

Nomor 19
Tgl. Berlaku
Revisi ke /Tgl Revisi

PENGADUAN DAN KELUHAN PELANGGAN

Tanggal Revisi
Halaman ….. dari ……
Paraf PJ
No Nama dan Alamat Pelngadu Tanggal Masalah Tanggapan / Penyelesaian Tanggal Penanggungjawab

About Jakes

Waroeng Web - Spesialis Website (www.waroengweb.co.id) Sejak tahun 2007 WaroengWeb telah memulai menjalankan bisnis pembuatan website. Hingga saat ini kami tetap fokus dalam pengembangan dan menciptakan inovasi baru mengikuti perkembangan teknologi internet.(Site: waroengweb.co.id Mail: support@waroengweb.co.id CP: jakes 0812 7466 4892 dan dores 0813 6620 5760)

Posted on 6 November 2011, in Pengolahan Hasil and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: